Beranda Kabar Sosialisasikan Fatwa MUI Soal Pedoman Bermuamalah di Medsos

Sosialisasikan Fatwa MUI Soal Pedoman Bermuamalah di Medsos

111
0
BERBAGI

BANDARLAMPUNG–Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Achmad Chrisna Putra menyosialisasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui media sosial.

Sosialisasi diberikan kepada para wartawan untuk disampaikan pada masyarakat umum agar mengetahui tentang fatwa tersebut. Acara berlangsung di Media Centre, Balai Keratun, Bandarlampung, Rabu (7/6).

“Ya, fatwa MUI ini sudah terbit sejak Mei, tetapi menkominfo baru menindaklanjuti, hal ini untuk mengontrol bagaimana berprilaku di media sosial yang dinilai sudah kebablasan dan tidak sesuai syariat,” katanya.

Chrisna menjelaskan menkominfo akan mengawasi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang bermunculan sehingga menimbulkan fitnah, hoax dan hal merugikan lainnya. Meski sebelumnya pihaknya hanya mengawasi dan memantau siaran televisi dan radio.

Komisi fatwa MUI menimbang dikeluarkannya fatwa dimaksud karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi di tengah masyarakat. Kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui media digital berbasis media sosial dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, seperti mempererat tali silaturahmi, untuk kegiatan ekonomi, pendidikan dan kegiatan positif lainnya.

Penggunaan media digital, khususnya yang berbasis media sosial di tengah masyarakat seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab sehingga tidak jarang menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar, hoak, fitnah, ghibah namimah, gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmoni sosial.

Pengguna media sosial juga seringkali menerima dan menyebarkan informasi yang belum tentu benar serta bermanfaat, bisa karena sengaja atau ketidaktahuan, yang bisa menimbulkan mafsadah di tengah masyarakat; banyak pihak yang menjadikan konten media digital yang berisi hoax, fitnah, ghibah, namimah, desas desus, kabar bohong, ujaran kebencian, aib dan kejelekan seseorang, informasi pribadi yang diumbar ke publik, dan hal-hal lain sejenis sebagai sarana memperoleh simpati, lahan pekerjaan, sarana provokasi, agitasi, dan sarana mencari keuntungan politik serta ekonomi, dan terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hukum dan pedomannya.

LEAVE A REPLY