Etika Grup Percakapan pada Masa Pandemi Virus Corona

0

Hariqo Wibawa, seorang pengamat media sosial dari Komunikonten membagikan tips 11 etika dalam percakapan di grup media sosial terutama WatsApp dan Telegram terkait pandemi virus corona.

Etika ini penting agar kita sebaga warga negara Indonesia dan warga dunia punya kontribusi positif untuk penanggulangan virus corona, bukan malah sebaliknya: membuat situasi di tengah pandemi virus corona justru memperburuk keadaan.

Berikut 11 etika tersebut:

1. Empati. Kita tidak tahu apakah di grup chat ada ODP, positif atau mereka yang keluarganya wafat karena corona. Sebaiknya kurangi bercanda, periksa obrolan sebelum mengirim pesan.

2. Ingat, meninggalnya 300 warga Iran, 30 warga Turki, 5 warga Amerika dan Nigeria, 5 warga Bekasi akibat salah informasi tentang obat corona. Jangan menyebar konten yang tidak jelas pembuatnya dan sumbernya.

3. Tidak mencetak layar percakapan (screenshot). Pelajari pasal 26 ayat 1 UU ITE No 19/2016.

4. Hati-hati dengan nomor asing, yang tidak mencantumkan nama, tanpa foto profil. Segera tanya, telpon. Jika tidak ada respon, keluarkan dari grup.

5. Tidak menyebar foto, video dan konten lainnya dalam jumlah banyak, kecuali permintaan anggota. Tidak mengirim banyak tautan berita yang isinya sama.

6. Hindari penggunaan emoticon, emoji dalam hal kematian, kecelakaan, bencana alam atau kabar duka lainnya, baik bagi pengirim pesan maupun yang merespon.

7. Tidak melecehkan, menghina SARA, membuat fitnah. Tidak menggunakan panggilan kampret, kadrun, cebong, dll. Kita bisa dijajah 350 thn oleh “corona” kalau tidak bersatu.

8. Informasi yang benar, jujur, akurat akan mencegah kita meremehkan corona. Langsung ingatkan siapapun penyebar hoaks sebelum menyebar jauh.

9. Sampaikan jika ada informasi penting terkait corona dari situs resmi dan media kredibel, atau kirim langsung ke beberapa anggota grup.

10. Tidak semua pesan mengenai corona akurat, cek di mesin pencari dan media sosial, tanya 3 – 4 orang orang atau hubungi pemeriksa fakta di no WA: +62 859-2160-0500 (Mafindo)

11. Semua bidang ada ahlinya, utamakan menyebar pendapat dari Ahli Kesehatan Masyarakat, Ahli Epidemiologi, IDI, para Dokter, Psikiater, Perawat, Psikolog, media-media yang kredibel serta situs-situs resmi tentang corona.

Semua hal di atas hanyalah saran, silahkan sesuaikan dengan grup wa, telegram Anda.

Pandemi Covid-19: Apa Artinya Mudik Jika Kita Harus Dikarantina?

0

MENJELANG bulan Ramadhan, isu tentang mudik di tengah pandemi Covid-19 terus menjadi perbincangan. Pemerintah secara resmi menerapkan larangan mudik sejak 24 April 2020, namun warga perantauan yang mudik sudak banyak.

Jika para pemudik itu berasal dari daerah merah penyebaran virus corona seperti Jabodetabek, maka otomatis mereka harus menjalani karantina selama 14 hari.

Jika selama berada di kampung halaman menunjukkan gejala batuk, demam, dan sesak napas seperi gejala pengidap corona, maka pemudik itu akan menjalani perawatan. Mungkin sampai harus diisolasi sambil menunggu hasil swab. Jika hasil swabnya positif, maka semua keluarga yang pernah bertemu dengannya harus dilacak jejaknya. Mereka juga harus dikarantina. Itu baru satu orang pemudik. Bagaimana jika 2, 3, 4 atau puluhan?

Itulah sebabnya, kita mesti sepakat dengan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto:  makna mudik tidak akan didapatkan karena harus dikarantina selama 14 hari di kampung halaman.

“Masyarakat yang mudik akan dikarantina di kampung halamannya sendiri. Mari lindungi kampung halaman dan keluarga kita di kampung halaman,” kata Yuri dalam konferensi pers di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Kita sepakat bahwa pandemi Covid-19 tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memutus penularan COVID-19 dengan tidak mudik dan tidak bepergian.

Setiap orang harus memastikan diri tidak tertular dan menulari. Perjalanan untuk mudik, Yurianto sebut sama sekali tidak aman karena sangat mungkin akan terjadi kontak dekat dengan orang yang membawa virus corona penyebab COVID-19 yang tanpa gejala atau dengan gejala ringan.

“Sangat mungkin kita bertemu dan terpaksa kontak dekat dengan orang tanpa gejala atau orang dengan gejala ringan di kendaraan, di terminal, di stasiun, di rest area, atau di toilet umum sepanjang perjalanan,” tuturnya.

Atau bisa jadi, justru seseorang yang memutuskan mudik ke kampung halaman itu ternyata membawa virus corona tanpa gejala atau dengan gejala ringan karena berasal dari daerah yang terjangkit COVID-19.

Chrisna Putra

Gubernur Arinal Pastikan Bandara Radin Inten II Lakukan Protap Dan Protokol Kesehatan

0

LAMPUNG SELATAN  — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengecek langsung Bandara Radin Inten II dalam mengantisipasi Covid-19, dengan memastikan penerapam prosedur tetap (protap) dan protokol kesehatan di moda transportasi udara tersebut.

Hal itu dilakukan Gubernur Arinal dalam kunjungannya ke Bandara Radin Inten II, Kamis (16/4/2020).

“Ini untuk melihat pintu masuk masyarakat yang akan pulang ke Provinsi Lampung atau melalui Provinsi Lampung ke Provinsi lain di Pulau Sumatera ataupun Pulau Jawa,” ujar Gubernur Arinal.

Pengecekan kesiapan Bandara Radin Inten II ini bukan kali pertama dilakukan oleh Gubernur Arinal.

Pada Bulan Januari 2020 lalu Gubernur Arinal juga langsung bergerak cepat guna mengantisipasi Covid-19 di pintu masuk melalui moda transportasi udara tersebut.

Menurut Arinal ini dilakukan karena sudah menjadi hal yang wajib agar masyarakat terhindar dari wabah Covid-19 termasuk para petugas di Bandara.

“Wajib hukumnya kita mengendalikan agar masyarakat terhindar dari corona tetapi juga wajib untuk para petugas jangan sampai terbawa virus corona,” katanya.

Dalam pelayanan kepada masyarakat, Arinal minta petugas di Bandara Radin Inten II untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan protap dan protokol kesehatan.

“Saya minta agar para petugas di Bandara ini benar-benar menjalankan dengan petunjuk yang sudah diarahkan dan protapnya dilaksanakan,” ujarnya.

Arinal meyakini dengan bekerja bersama dan menjalankan protokol kesehatan, masyarakat Lampung akan terhindar dari Covid-19.

“Saya yakin Lampung akan terhindar dari wabah ini apabila kita secara bersama-sama mau bekerja, kita terus lakukan komunikasi,” katanya.

Pada bagian lain, Arinal mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan mudik, melainkan tetap melakukan aktifitas di rumah saja dan mengenakan masker.

“Jangan takut dengan corona, kita berdoa dan bekerja serta mematahui apa yang telah diinstruksikan, Insya Allah corona akan hilang,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Arinal juga telah melakukan pengecekan langsung penerapan protokol kesehatan di transportasi laut, di Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang.

Selain Bandara Radin Inten II, hari ini Gubernur Arinal juga melakukan kunjungannya ke Stasiun Kereta Api Tanjungkarang, Terminal Rajabasa dan Dapur Umum di Lapangan Korem 043/Gatam Enggal Bandar Lampung.

Sementara itu, Eksekutif GM Angkasa Pura II Cabang Radin Inten II Lampung Asep Kosasih Samapta mengatakan Bandara Radin Inten II telah melakukan persiapan-persiapan dalam penanganan wabah Covid-19 yang sudah dimulai pada akhir Bulan Januari 2020.

“Kami sudah memulai pada saat tanggal 27 Januari 2020 untuk peningkatan kewaspadaan,” ujar Asep.

Asep mengatakan telah berkoordinasi dengan membentuk tim khusus Bandara Radin Inten II bersama dengan Sistem Pengamanan Bandara, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Panjang dan Custom Immigration Quarantine (CIQ).

“Kami sudah menyiapkan skema terkait apabila urgensi yang perlu kami lakukan disisi transportasi udara. Alhamdulillah kami sudah bersinergi,” katanya.

Asep menyebutkan telah pula melakukan koordinasi penyediaan peralatan baik di pintu keberangkatan maupun pintu kedatangan Bandara seperti thermal scanner, penyemprotan disinfektan dan tersedianya posko Covid-19. Termasuk, melakukan minimum operasi penerbangan.

“Kami dapat arahan dari pusat dan kami sudah melakukan minimum operasi, untuk sisi positifnya agar masyarakat mengerti akan pentingnya dirumah saja. Kami bekerja secara optimal sebaik-baiknya,” katanya.

Menyambangi Kantor KI Lampung

0

Hari ini, Rabu, 4 Maret 2020, saya menyambangi Kantor Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung. Ini merupakan kunjungan balasan setelah beberapa waktu para anggota KI Lampung berkunjung ke Kantor Dinas Kominfotik Lampung.

Saya diterima langsung oleh Ketua Komisi Informasi, Alwi Siregar, Wakil Ketua Erizal, dan para anggota KI diantaranya Syamsurizal, Dery Hendryan serta Muhammad Fuad.

Ketua KI, Alwi Siregar, berharap KI Lampung bisa mempererat kerjasama dengan Dinas Kominfotik Lampung.

Ajakan itu tentu saya sambut baik. Saya pun berpesan agar ke depan kinerja KI Lampung lebih baik, profesional, dan bersifat melayani.

Intinya, sebagai pelayan masyarakat kita harus melayani.

Rapat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

0

Wakil Gubernur Lampung Ibu Chusnunia Chalim memimpin Rapat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemprov Lampung, 3 Maret 2020.

Semoga kita bisa melaksanakan tugas dgn baik

Selamat untuk Para Komisioner KI Lampung 2020-2024

0

BANDAR LAMPUNG —  Pada Kamis pagi (27/2/2020) Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim melantik dan mengambil sumpah jabatan 5 Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung periode 2020-2024 di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (27/2/2020).

Kelima anggota KI tersebut adalah Dery Hendryan, Muhammad Fuad, Syamsurrizal, Ahmad Alwi Siregar, dan Erizal.

Mereka dilantik berdasarkan Keputusan Gubernur No:G/136/V.14/HK/2020 tanggal 24-02-2020.

Wagub Chusnunia Chalim megatakan pad era reformasi, era globalisasi, dan era revolusi industri 4.0, Komisi Informasi memiliki peran yang penting dan strategis dalam mewujudkan terciptanya pelayanan prima di bidang informasi kepada publik, baik yang berbentuk data maupun informasi-informasi yang dibutuhkan publik.

Menurutnya, peran Tekonologi Informasi di era revolusi industri 4.0 sangat berpengaruh, karena mengandalkan teknologi informasi dalam segala bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, termasuk pemerintahan.

“Oleh karena itu saya meminta agar aparatur yang ditugaskan dalam membantu kinerja Komisi Informasi benar-benar memiliki bekal pengetahuan serta pengalaman yang cukup di bidang pengelolaan Komunikasi dan Informasi,” kata Wagub.

 

Kadis Kominfo Berharap PNS di Lampung Sukseskan Sensus Penduduk

0

BANDAR LAMPUNG —  Kepala Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik Provinsi Lampung A.Chrisna Putra pada memimpin Apel Gabungan di depan halaman Kantor Dinas Kominfo Provinsi Lampung, Selasa pagi (18/2/2020).

Apel gabungan yang dihadiri oleh ASN dan juga PTHL dari,Biro Adpim, Biro perekonomian,biro organisasi, dan  Dinas Kominfo Provinsi Lampung.

Dalam arahannya A.Chrisna Putra menghimbau para ASN agar dapat mensukseskan sensus penduduk karena pendataan Sensus Penduduk secara online sebagai bentuk kerjasama yang baik antara BPS dan Disdukcapil dalam Sensus Penduduk 2020.

“Harapannya PNS dapat menyukseskan sensus penduduk 2020 agar memberikan data yang valid,” ujar A.Crisna Putra.

Sensus penduduk yang berlangsung 10 tahun sekali, A.Chrisna berharap dengan adanya sensus penduduk BPS ASN dan Masyarakat dapat memberikan data kependudukan yang valid, agar sama sama turut serta dalam menyukseskan Program Sensus Penduduk 2020 yang mulai dilaksanakan pada 15 Februari 2020.

“Saya mengharapkan, menghimbau, dan meminta kepada masyarakat Provinsi Lampung agar mengikuti apa yang sudah menjadi petunjuk dalam kegiatan sensus penduduk ini. Agar data yang diperoleh adalah data yang valid dan dapat digunakan oleh semua pihak,” paparnya.

Sensus Penduduk 2020 terdiri dari tiga tahapan pengumpulan data yakni:

1. Sensus Penduduk Online (SP Online)

Dimulai pada 15 Februari – 31 Maret 2020, masyarakat diminta secara mandiri mengisi data sensus dengan mengakses halaman web sensus.bps.go.id

2. Sensus Penduduk Wawancara (SP Wawancara)

Bagi masyarakat yang belum mengikuti SP Online, mereka akan didatangi Petugas sensus di bulan Juli 2020 untuk melakukan Sensus Penduduk Wawancara dengan menggunakan hp/tablet atau kuesioner kertas.

3. Pencacahan Sampel

Tahap ketiga ini terkait pengumpulan data dan informasi kependudukan dan perumahan untuk menghasilkan berbagai parameter demografi dan indikator sosial lainnya di bulan Juli 2021.

Rakor dan Sinkronisasi Program Kegiatan Dinas Kominfo Se-Lampung

0

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir. Taufik Hidayat, S.Sos., M.M., M.E.P., didampingi Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Ir. A. Chrisna Putra NR., M.EP., membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi Program Kegiatan di Bidang Kominfotik se-Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Kamis (13/2/2020).

Rakor tersebut dilaksanakan dalam rangka sinergi dan singkronisasi program Egovernment antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Lampung

Dalam Rakor yang mengusung tema “Melalui Rakor Sinkronisasi Program Kegiatan Bidang kominfo dan Statistik, Kita wujudkan Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kabupaten/Kota Menuju Rakyat Lampung Berjaya” tersebut, selain Asisten II dan Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, hadir juga Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Kominfo RI, Bambang Dwi Anggono S.Sos., M.Eng, Kepala Bidang Layanan Statistik Struktural Dinas Kominfo Sumatera Barat Oni Fajar Syahdi, Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK Widya Prima Hatta, serta Kadis, Kabid, dan Kasi Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Taufik Hidayat mengatakan keberadaan Dinas Kominfotik memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Lampung.

“Dinas Kominfotik memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Lampung untuk mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, profesional, transparan dan akuntabel.” ungkapnya.

Taufik mengatakan Pemprov Lampung berkomitmen untuk mewujudkan salah satu Program Prioritas Nasional Pemerintah, yakni tata kelola / Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Lampung.

“Dalam konteks pembangunan Provinsi Lampung, Pemprov sudah berkomitmen pada hal yang sama yaitu selalu berupaya menciptakan, mendorong, dan mempercepat tata kelola pemerintahan yang lebih berorientasi pada pelayanan publik, terlebih saat ini sudah mengharuskan berbagai institusi untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan TIK sebagai utamanya,” tambahnya.

Di sisi lain, Kadis Kominfotik Provinsi Lampung selaku ketua pelaksana menyatakan bahwa Rakor ini dilaksanakan agar program/kegiatan yang dilakukan di lingkungan Dinas Kominfotik se-Provinsi Lampung sesuai dengan pedoman dan sinkron dengan program/kegiatan bidang Kementerian Kominfo RI.

“Tujuan dilaksanakannya Rakor ini agar program/kegiatan yang dilakukan di lingkungan Dinas Kominfotik se-Provinsi Lampung dapat disusun sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan dan menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan memenuhi ketentuan yang ada. Juga menyinkronkan program/kegiatan bidang Kominfotik Kementerian Kominfo RI dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung,” pungkasnya.

Kegiatan kemudian diisi dengan sesi Diskusi dan tanya jawab dengan narasumber Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Kominfo RI, Bambang Dwi Anggono S.Sos., M.Eng.

Bambang Dwi Anggono atau yang akrab dipanggil dengan Pak Ibenk, memaparkan dengan gamblang seputar dasar hukum, kewenangan, dan tanggung jawab Kominfo baik di pusat maupun di daerah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Bahwa berdasarkan PP No.18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, kemudian Permenkominfo No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkruen Bidang Komunikasi dan Informatika, kemudian Permendagri No.70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi pemerintahan daerah, dan Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kominfo memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan Sistem Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

“Setiap pembangunan dan pengembangan pemerintahan berbasis elektronik harus mendapatkan persetujuan dari Government Chief Information Officer (GCIO) Daerah. Yang mana dalam hal ini, bertindak sebagai GCIO adalah Diskominfo Pemerintah Daerah.” papar Ibenk.

Adapun GCIO Pemerintah Daerah, lanjut Ibenk memiliki beberapa fungsi, diantaranya yakni keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di daerah, Pelaksanaan manajemen pemerintahan berbasis elektronik, Pelaksanaan audit pemerintahan berbasis elektronik, dan Pemantauan serta Evaluasi pemerintahan berbasis elektronik.

Kemudian pada sesi ke-2, diskusi dilanjutkan dengan pemaparan program yang menjadi tanggung jawab Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, terkait Visi Misi dan 33 Janji Kerja Gubernur Lampung oleh Kadis Kominfotik Provinsi Lampung Ir. A. Chrisna Putra NR., M.EP.

Selain kedua pembicara tersebut, sesi diskusi juga diisi oleh Kepala Bidang Layanan Statistik Struktural Oni Fajar Syahdi dan Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK Widya Prima Hatta dari Dinas Kominfo Sumatera Barat, yang memberikan materi mengenai Statistik Struktural dan Pengelolaan Infrastruktur TIK.

HPN dan Raker Diskominfo Se-Indonesia

0

Pada 9 Februari 2020 saya menghadiri Hari Pers Nasional (HPN) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sela-sela acara HPN saya mengikuti Rapat Kerja Dinas Kominfo Se Indonesia (Askompsi).

Selamat Hari Pers Nasional. Selamat ASKOMPSI…